LPJK
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK
Construction Service Development Board
Penjaringan Peserta Pembekalan Penilai Ahli Jasa Konstruksi Tahun 2014(klik disini) Surat Edaran Menteri PU No. 6 Tahun 2014 Tentang Keabsahaan SBU, SKA dan SKTK(klik disini)



LPJK Provinsi DKI Jakarta dikukuhkan oleh Gubernur


Rabu,21 Maret 2012 - 00:00:00 WIB

Pengurus LPJK Provinsi DKI Jakarta Periode 2011-2015 ,dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Selasa (20/3) di Jakarta. Kepengurusan LPJK Provinsi DKI Jakarta di Ketuai Heru Panatas; Wakil Ketua I /merangkap Anggota Yudi Setiabudi ; Wakil Ketua II/Anggota : Fauzri Fahimudin; Wakil Ketua III / Anggota Krishna Mochtar; dan Anggota terdiri dari : Sigit Hariwidodo, Farel Silalahi, Tri Djoko Sri, dan Muhamad Amry.

Dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta, mengutarakan bahwa LPJK Provinsi DKI Jakarta hanya mengakui 1 (satu) LPJK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dikatakannya terkait tentang adanya isu gugatan terhadap Pemerintah.

"Keberadaan LPJK jangan sampai mempengaruhi kinerja LPJK provinsi DKI untuk terus bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi", ujar Fauzi Bowo.

Sementara itu Pemerintah yakni Menteri Pekerjaan Umum di wakili oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Goeritno menekankan dengan tegas bahwa Peraturan perundangan tersebut adalah PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2000 dan PP Nomor 92 Tahun 2010 perubahan kedua atas PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, beserta turunannya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010, tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi", tegas Bambang Goeritno.

Bambang Goeritno menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan siap menghadapi proses hukum sesuai peraturan berlaku terkait isu gugatan terhadap pemerintah, keberadaan LPJKN, pematenan logo dan merk LPJK. Isu dan gugatan tersebut agar tidak mempengaruhi kinerja LPJK tingkat provinsi DKI.

Produk hukum tersebut telah dilakukan uji materi hingga ke Mahkamah Agung. Hasilnya berupa Putusan yang semakin mengukuhkan dan mempertegas keabsahan hukum Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri tersebut.

Pada hakekatnya produk hukum tersebut memiliki tujuan untuk lebih memberdayakan peran masyarakat jasa konstruksi sekaligus meningkatkan kompetensi Badan Usaha maupun tenaga kerja konstruksi dalam rangka mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, handal dan memiliki daya saing.

"Hingga Selasa (20/03), sebanyak 26 (dua puluh enam) LPJK tingkat provinsi yang telah dilakukan pengukuhan oleh masing-masing Gubernur, yang sedang menunggu jadwal untuk dikukuhkan sebanyak 7 (tujuh) provinsi", ujar Bambang Goeritno.

Beberapa masukan disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi kepada Pengurus LPJK Provinsi DKI Jakarta Periode 2011 - 2015 diantaranya, Segera melakukan konsolidasi internal pengurus, segera meningkatkan pelaksanaan pelayanan terhadap penerbitan SBU/SKA/SKT sesuai dengan kewenangannya, segera menyusun program kerja lembaga tingkat provinsi guna menunjang pelaksanaan 5 (lima) tugas lembaga, mendorong kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta institusi penelitian dan pengembangan, mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi guna menghasilkan penyedia jasa yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang terus meningkat.(dndy/ind)

Pusat Komunikasi Publik PU
200312


-

Berita Terkait

  EXTERNAL LINK
 
Kementerian Pekerjaan Umum
 
Badan Pembina Konstruksi
 
Pembina Jasa Konstruksi
 
Kementrian ESDM
 
Kementerian Perindustrian
 
BAPPENAS
 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
Cepamagz.com
  STATISTIK
 
Badan Usaha Jasa Konstruksi
 
Tenaga Ahli 2013
 
Tenaga Terampil 2013
  Badan Usaha
 
Daftar Registrasi Badan Usaha 2013
 
Badan Usaha Bersertifikat ISO 9000
 
Badan Usaha Asing
 
Daftar Sanksi Badan Usaha
 
Daftar Asesor Badan Usaha
Copyright © 2012. Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi Nasional. All Rights Reserved.
Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp : 62-21-7201476 Fax : 62-21-7201472 email : lpjkn@