LPJK
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK
Construction Service Development Board
Terimakasih kepada Bapak Dr(HC). Ir. Djoko Kirmanto,Dipl. HE atas pengabdiannya di Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Selamat kepada Bapak Dr. Ir. M. Basoeki Hadimoeljono,M.Sc atas Pelantikannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Periode 2014 - 2019 Penjaringan Peserta Pembekalan Penilai Ahli Jasa Konstruksi Tahun 2014(klik disini) Surat Edaran Menteri PU No. 6 Tahun 2014 Tentang Keabsahaan SBU, SKA dan SKTK(klik disini)



Lanjutan, PTUN Jakarta menolak gugatan terhadap Menteri PU terkait Penetapan Organisasi dan Pengurus


Rabu,13 Juni 2012 - 00:00:00 WIB

Jakarta, 13/06/12 (BP Konstruksi) lanjutan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 05/G//2012/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Gugatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Masa Bhakti 2011-2015 (berdasarkan hasil MUNAS LPJK Tanggal 30 September 2011) yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, terkait Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim.

Putusan Nomor 05/G//2012/PTUN-JKT ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Selasa (12/06) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembacaan putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 telah memenuhi syarat-syarat kewenangan, formil/prosedur dan substansi, sehingga tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi.

Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Rendy Lamajido dan S. Poltak H. Situmorang, dan Penggugat II Intervensi Perkorindo (Perkumpulan Komunitas Rekanan Indonesia) yang diwakili Kusnadi Hutahaean, mengajukan beberapa materi gugatan. Materi gugatan yang dimaksud, sebagaimana dituangkan dalam pokok perkara, meminta agar : pertama, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; kedua, menyatakan batal atau tidak sah SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011; ketiga, mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011; serta keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terkait hal ini, Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Tri Djoko Waluyo menyambut baik dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Menurutnya apabila permohonan Penggugat dikabulkan dalam Penundaan objek sengketa dan dalam pokok perkara maka akan berdampak pada tugas-tugas LPJK, khususnya dalam penerbitan sertifikat.

"Kita ketahui bersama, sertifikat sangat diperlukan sebagai salah satu syarat pengadaan barang/jasa", ujar Tri Djoko Waluyo. Sedangkan Pengadaan Barang/Jasa sendiri penting untuk kelancaran proses pengadaan konstruksi dan proyek-proyek yang sudah dijadwalkan Pemerintah. Bila sampai terhambat, tentunya masyarakat luas yang akan dirugikan.

Proses pemeriksaan pemeriksaan Perkara Nomor 05/G//2012/PTUN-JKT berlangsung sejak bulan Februari 2012 sampai dikeluarkannya Putusan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 05/G//2012/PTUN-JKT pada tanggal 12 Juni 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Gugatan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), dalam hal ini diwakili oleh Manahara R. Siahaan, yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, ditolak oleh Majelis Hakim.

Gugatan yang dilayangkan pihak ATAKI tersebut, juga terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015. (tw/hl)

Lihat hasil putusan PDF


-

Berita Terkait

  EXTERNAL LINK
 
Kementerian Pekerjaan Umum
 
Badan Pembina Konstruksi
 
Pembina Jasa Konstruksi
 
Kementrian ESDM
 
Kementerian Perindustrian
 
BAPPENAS
 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
Cepamagz.com
  STATISTIK
 
Badan Usaha Jasa Konstruksi
 
Tenaga Ahli 2013
 
Tenaga Terampil 2013
  Badan Usaha
 
Daftar Registrasi Badan Usaha 2013
 
Badan Usaha Bersertifikat ISO 9000
 
Badan Usaha Asing
 
Daftar Sanksi Badan Usaha
 
Daftar Asesor Badan Usaha
Copyright © 2012. Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi Nasional. All Rights Reserved.
Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp : 62-21-7201476 Fax : 62-21-7201472 email : lpjkn@