LPJK
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK
Construction Service Development Board



Gubernur Jawa Barat Mengukuhkan Pengurus LPJK Provinsi JABAR Periode 2011-2015


Rabu,04 Januari 2012 - 00:00:00 WIB

Bandung, 04/01/12 (BP Konstruksi)Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hari ini Rabu (04/01) mengukuhkan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat periode 2011 -2015 di Bandung. Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum.

Seusai memberikan selamat kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, Bambang Goeritno mengingatkan bahwa ke depan amanat yang diemban pengurus baru akan lebih berat dan menantang. "Indonesia sudah masuk dalam investment grade dan program-program MP3EI juga sudah harus dilaksanakan, jadi pembinaan jasa konstruksi sudah menjadi keharusan yang tidak bisa dielakkan lagi", ungkap Bambang.

Untuk itulah Kepala BP Konstruksi menghimbau agar kinerja pengurus LPJKD Provinsi Jabar yang baru didukung oleh segenap masyarakat jasa konstruksi di Jawa Barat, terutama Pemerintah Provinsinya. Harapan ini diharap terwujud mengingat selama ini pengurus LPJKD Jabar telah mendukung program-program Pemerintah, terbukti dengan dijabatnya Ketua Kaukus LPJKD seluruh Indonesia oleh Ketua LPJKD Jabar pada sebelumnya.

Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkah adalah sebagai berikut : Pandu Edhi Indrato sebagai Ketua, Daddi Herdiawan sebagai Wakil Ketua, AL.Asyharry sebagai Wakil Ketua, Wendi Wardani sebagai Wakil Ketua, Susilo Wibowo sebagai Anggota, Muhammad Nur Kuswandana sebagai Anggota, Tia Sugiri sebagai Anggota, dan Wahjuadhi Sulistyarso sebagai Anggota.

Dana Investor akan turun pada Daerah dengan Dukungan Infrastruktur yang Baik

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung pembinaan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi di Jawa Barat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang baik berarti sama dengan menarik dana investor sebanyak-banyaknya.

"Setiap kali ada investor yang akan menanamkan modalnya pasti yang ditanya pertama kali bagaimana infrastrukturnya?. Dengan demikian wajib hukumnya meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, tentunya dengan memperhatikan kualitas pelaku jasa konstruksinya", ujar Ahmad Heryawan.

Provinsi Jawa Barat sendiri sampai saat ini masih menghadapi beberapa kendala terkait sektor jasa konstruksi. Persaingan usaha yang kurang sehat dan kesempatan yang kurang bagi Badan Usaha kecil adalah contohnya. Hal itu masih ditambah dengan masuknya Badan Usaha Asing ke pasar jasa konstruksi Indonesia konsekuensi dari era keterbukaan pasar global. Menjadikan pekerjaan rumah para Pembina jasa konstruksi daerah semakin bertambah.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, masalah klasik pembebasan lahan masih menjadi kendala terbesar yang menghambat pengerjaan proyek. Dan dikeluhkan Gubernur Jawa Barat karena seringkali penggantian pembebasan lahan terbentur dengan sistem pengAnggaran birokrasi, serta masih belum bisa disokong pembiayaan oleh Bank mengingat Bank Indonesia belum menyetujuinya.

Meski demikian Ahmad Heryawan optimis, dengan dukungan semua pihak yang terkait sektor jasa konstruksi, pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. (tw/hl)


-

Berita Terkait

  EXTERNAL LINK
 
Kementerian Pekerjaan Umum
 
Badan Pembina Konstruksi
 
Pembina Jasa Konstruksi
 
Kementrian ESDM
 
Kementerian Perindustrian
 
BAPPENAS
 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 
Cepamagz.com
  STATISTIK
 
Badan Usaha Jasa Konstruksi
 
Tenaga Ahli 2013
 
Tenaga Terampil 2013
  Badan Usaha
 
Daftar Registrasi Badan Usaha 2013
 
Badan Usaha Bersertifikat ISO 9000
 
Badan Usaha Asing
 
Daftar Sanksi Badan Usaha
 
Daftar Asesor Badan Usaha
Copyright © 2012. Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi Nasional. All Rights Reserved.
Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp : 62-21-7201476 Fax : 62-21-7201472 email : lpjkn@